PT SBS Klarifikasi: Legalitas Lengkap, Mediasi Sudah Ditempuh, Klaim Warga Ditolak Hukum

Chanelnusantara.com – Batam |  Polemik sengketa lahan di Bengkong kembali memanas setelah sebuah video viral yang menuding PT SBS tidak memiliki dasar hukum atas lahan yang disengketakan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen PT SBS memberikan klarifikasi resmi dengan memaparkan dokumen legalitas serta kronologis kasus yang dinilai telah berulang kali diputuskan sah untuk perusahaan.

Menurut keterangan Udin Sialoho, perwakilan manajemen PT SBS, status lahan tersebut sepenuhnya sah milik PT SBS, didukung oleh dokumen resmi antara lain:

– Surat Permohonan Lahan No. 099/SP/SBS-BTM/2013, tertanggal 27 Mei 2013.

– Disetujui tahun 2020 dengan No. Faktur: C.0445032002, Pelunasan UWTO, SKEPT, dan PL No. 220030106, tanggal 9 April 2020, dengan luas 1.000 m².

“Permohonan lahan kami diajukan sejak 2013, jauh sebelum kelompok masyarakat yang mengaku sebagai pemohon pada 2017. Secara hukum, hak prioritas dan kepemilikan sah berada pada PT SBS,” tegas Udin saat ditemui di Batam Center, Selasa (30/9/2025).

Udin juga mengungkapkan bahwa PT SBS telah beberapa kali difasilitasi BP Batam maupun Ombudsman RI. Hasil rapat menyatakan lahan tersebut sah milik PT SBS dan tidak ditemukan maladministrasi oleh BP Batam. Namun, kelompok warga tetap menolak keputusan itu.

“Warga sempat melapor ke Polresta Batam, tetapi laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena mereka tidak melampirkan dokumen kepemilikan sah. Bahkan gugatan perdata diajukan, namun sampai sekarang kami tidak pernah menerima panggilan resmi dari pengadilan. Begitu juga laporan ke DPRD Batam, tidak bisa dibahas karena tanpa bukti legalitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Udin menyebut lahan yang sempat dibersihkan PT SBS justru kembali ditempati dan bahkan diperjualbelikan oleh oknum warga. Ia juga menyinggung keberadaan gereja lama yang sudah mendapat lahan pengganti lebih luas dari BP Batam, namun bangunan lama tetap disewakan tanpa hak.

“Ini jelas praktik yang bertentangan dengan hukum. Lahan yang sah milik perusahaan dijadikan objek komersial oleh pihak yang tidak punya dasar kepemilikan,” tegasnya.

Chanelnusantara.com – Batam |  Polemik sengketa lahan di Bengkong kembali memanas setelah sebuah video viral yang menuding PT SBS tidak memiliki dasar hukum atas lahan yang disengketakan.

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen PT SBS memberikan klarifikasi resmi dengan memaparkan dokumen legalitas serta kronologis kasus yang dinilai telah berulang kali diputuskan sah untuk perusahaan.

Menurut keterangan Udin Sialoho, perwakilan manajemen PT SBS, status lahan tersebut sepenuhnya sah milik PT SBS, didukung oleh dokumen resmi antara lain:

– Surat Permohonan Lahan No. 099/SP/SBS-BTM/2013, tertanggal 27 Mei 2013.

– Disetujui tahun 2020 dengan No. Faktur: C.0445032002, Pelunasan UWTO, SKEPT, dan PL No. 220030106, tanggal 9 April 2020, dengan luas 1.000 m².

“Permohonan lahan kami diajukan sejak 2013, jauh sebelum kelompok masyarakat yang mengaku sebagai pemohon pada 2017. Secara hukum, hak prioritas dan kepemilikan sah berada pada PT SBS,” tegas Udin saat ditemui di Batam Center, Selasa (30/9/2025).

Udin juga mengungkapkan bahwa PT SBS telah beberapa kali difasilitasi BP Batam maupun Ombudsman RI. Hasil rapat menyatakan lahan tersebut sah milik PT SBS dan tidak ditemukan maladministrasi oleh BP Batam. Namun, kelompok warga tetap menolak keputusan itu.

“Warga sempat melapor ke Polresta Batam, tetapi laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena mereka tidak melampirkan dokumen kepemilikan sah. Bahkan gugatan perdata diajukan, namun sampai sekarang kami tidak pernah menerima panggilan resmi dari pengadilan. Begitu juga laporan ke DPRD Batam, tidak bisa dibahas karena tanpa bukti legalitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Udin menyebut lahan yang sempat dibersihkan PT SBS justru kembali ditempati dan bahkan diperjualbelikan oleh oknum warga. Ia juga menyinggung keberadaan gereja lama yang sudah mendapat lahan pengganti lebih luas dari BP Batam, namun bangunan lama tetap disewakan tanpa hak.

“Ini jelas praktik yang bertentangan dengan hukum. Lahan yang sah milik perusahaan dijadikan objek komersial oleh pihak yang tidak punya dasar kepemilikan,” tegasnya.

PT SBS merujuk pada beberapa dasar hukum yang memperkuat klaimnya:

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat (2) huruf c, yang menegaskan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan sah.

PP No. 46 Tahun 2007 jo. PP No. 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menegaskan pengelolaan lahan berada di bawah kewenangan BP Batam.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53, yang menegaskan keputusan tata usaha negara yang sah dan final mengikat secara hukum, kecuali dibatalkan lewat peradilan.

Sebelum penggusuran dilakukan, PT SBS sudah mengirimkan SP 1 hingga SP 3 serta mengundang warga untuk mediasi di Kantor Camat Bengkong. Bahkan, perusahaan menawarkan kompensasi (sagu hati). Namun, oknum warga justru meminta kompensasi berlebihan berupa dua unit ruko, padahal izin bangunan di lahan itu hanya cukup untuk tiga ruko.

“Tidak semua warga mendukung kelompok penolak. Sebagian besar justru menerima sagu hati dan bersedia membongkar bangunannya sendiri. Jadi klaim kelompok kecil ini tidak bisa mewakili seluruh warga,” ungkapnya

Udin menegaskan empat hal penting:

Lahan sah milik PT SBS dengan dokumen legalitas lengkap.

Mediasi resmi sudah dilakukan berulang kali dengan keputusan tetap sama: lahan sah milik perusahaan.

Klaim kelompok warga tidak memiliki dasar hukum.

PT SBS tetap terbuka pada penyelesaian sesuai aturan, namun menolak praktik yang bertentangan dengan hukum.

“Publik jangan terjebak pada narasi sepihak di media sosial. Semua bukti hukum sudah jelas. Yang kami lakukan adalah melindungi hak perusahaan sekaligus memastikan aturan ditegakkan,” ujar Udin.

hukum yang memperkuat klaimnya:

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat (2) huruf c, yang menegaskan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan sah.

PP No. 46 Tahun 2007 jo. PP No. 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menegaskan pengelolaan lahan berada di bawah kewenangan BP Batam.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53, yang menegaskan keputusan tata usaha negara yang sah dan final mengikat secara hukum, kecuali dibatalkan lewat peradilan.

Sebelum penggusuran dilakukan, PT SBS sudah mengirimkan SP 1 hingga SP 3 serta mengundang warga untuk mediasi di Kantor Camat Bengkong. Bahkan, perusahaan menawarkan kompensasi (sagu hati). Namun, oknum warga justru meminta kompensasi berlebihan berupa dua unit ruko, padahal izin bangunan di lahan itu hanya cukup untuk tiga ruko.

“Tidak semua warga mendukung kelompok penolak. Sebagian besar justru menerima sagu hati dan bersedia membongkar bangunannya sendiri. Jadi klaim kelompok kecil ini tidak bisa mewakili seluruh warga,” ungkapnya

Udin menegaskan empat hal penting:

Lahan sah milik PT SBS dengan dokumen legalitas lengkap.

Mediasi resmi sudah dilakukan berulang kali dengan keputusan tetap sama: lahan sah milik perusahaan.

Klaim kelompok warga tidak memiliki dasar hukum.

PT SBS tetap terbuka pada penyelesaian sesuai aturan, namun menolak praktik yang bertentangan dengan hukum.

“Publik jangan terjebak pada narasi sepihak di media sosial. Semua bukti hukum sudah jelas. Yang kami lakukan adalah melindungi hak perusahaan sekaligus memastikan aturan ditegakkan,” pungkas Udin.