Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL
Ketua Divisi Advokasi & Pembelaan Wartawan DPP PJS
Chanelnusantara.com – Batam | Dalam perkara pidana kematian, jangan pernah memperlakukan kamar korban, barak korban, pakaian korban, telepon genggam, catatan, dokumen, rekaman, tempat tidur, lemari, atau benda kecil apa pun sebagai barang biasa.
Dalam ilmu kriminalistik, benda yang tampak sepele hari ini bisa menjadi bukti penting besok.
Perkara kematian tidak boleh diperlakukan seperti urusan beres-beres kamar. Kalau perkara belum terang, jangan buru-buru mengubah tempat. Jangan buru-buru memindahkan barang. Jangan buru-buru membersihkan ruangan. Jangan buru-buru merapikan sesuatu yang mungkin masih menyimpan jejak.
Dalam bahasa paling sederhana: jangan sampai kebenaran kalah cepat oleh renovasi. Jangan sampai jejak perkara hilang karena alasan administratif. Jangan sampai barang korban diperlakukan seperti barang pindahan kos.
Apabila benar terdapat pengosongan, pemindahan, atau pemulangan barang-barang dari kamar atau barak almarhum Bripda Natanael Simanungkalit dengan alasan renovasi, maka tindakan itu tidak boleh dianggap sebagai urusan teknis biasa.
Persoalan ini harus dibaca dalam tiga lapis sekaligus: lapis kriminalistik, lapis hukum acara pidana, dan lapis akuntabilitas administrasi-publik.
Tulisan ini tidak menuduh siapa pun. Tulisan ini tidak memvonis siapa pun. Tetapi dalam perkara kematian, publik berhak bertanya dengan keras: sebelum barang dipindahkan, apakah semua sudah difoto, divideokan, dicatat, disita atau diamankan bila relevan, dibuatkan berita acara, dan dipastikan tidak lagi diperlukan untuk pembuktian?
Kalau sudah, jelaskan. Kalau belum, itu persoalan serius.
Rasio Legis: Mengapa Barang Korban Tidak Boleh Disentuh Sembarangan
Rasio legis-nya sangat jelas: hukum pidana tidak hanya mencari siapa pelakunya. Hukum pidana juga wajib menjaga agar jalan menuju kebenaran tidak dirusak.
Dalam perkara kematian, kebenaran sering tidak langsung tampak. Ia bisa tersembunyi pada letak benda, kondisi pakaian, isi ponsel, bekas sentuhan, posisi tempat tidur, rekaman, catatan kecil, atau benda yang awalnya terlihat tidak penting.
Itulah dasar keilmuan kriminalistik: benda yang diam dapat berbicara lebih jujur daripada manusia yang berkepentingan.
Dalam TPTKP atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara, prinsip paling mendasar adalah mengamankan lokasi, mencegah perubahan, menjaga jejak, mendokumentasikan keadaan awal, mencatat setiap benda, dan memastikan tidak ada orang yang secara sembarangan masuk, memindahkan, menyentuh, membersihkan, atau mengubah posisi barang.
Kalau kamar korban sudah berubah sebelum dokumentasi selesai, maka yang rusak bukan hanya ruangan. Yang bisa rusak adalah jalur pembuktian.
Kalau barang korban sudah berpindah tanpa catatan resmi, maka yang hilang bukan sekadar barang. Yang bisa hilang adalah kejelasan siapa menguasai barang, kapan barang dipindahkan, mengapa barang dipindahkan, dalam keadaan apa barang dipindahkan, dan apakah barang itu masih murni seperti kondisi semula.
Dalam hukum pembuktian, hal itu dikenal sebagai chain of custody atau rantai penguasaan barang bukti. Rantai ini tidak boleh putus. Tidak boleh kabur. Tidak boleh dijawab hanya dengan kalimat umum. Sebab kalau rantai penguasaan barang bukti gelap, nilai pembuktian dapat dipersoalkan.
Karena itu, barang korban bukan barang bebas. Barang korban berada dalam bayang-bayang pembuktian. Siapa pun yang memperlakukannya secara sembarangan harus siap menjelaskan dasar hukumnya.
Kriminalistik dan TPTKP: TKP Bukan Sekadar Tempat
Dalam ilmu kriminalistik, TKP bukan hanya tempat. TKP adalah peta peristiwa. Barang bukan hanya benda. Barang adalah potensi petunjuk. Posisi benda bukan hanya posisi fisik. Posisi benda dapat menjelaskan rangkaian kejadian.
Karena itu, tindakan pertama di tempat kejadian perkara harus dilakukan dengan logika pengamanan, bukan logika beres-beres. Yang pertama harus dilakukan adalah menjaga, mengamankan, memotret, merekam, mencatat, mengidentifikasi, memilah, dan membuat berita acara. Bukan memindahkan dulu, lalu menjelaskan belakangan.
Dalam perkara kematian, kesalahan kecil dapat berakibat besar. Satu benda yang berpindah bisa mengubah tafsir. Satu rekaman yang tidak diamankan bisa menghilangkan petunjuk. Satu pakaian yang tidak dicatat bisa menutup jalur forensik. Satu ponsel yang tidak jelas penguasaannya bisa menimbulkan keraguan panjang.
Maka pertanyaan hukumnya bukan sekadar: apakah renovasi boleh?
Pertanyaan yang benar adalah: apakah sebelum renovasi, seluruh tindakan kriminalistik dan TPTKP sudah selesai, sah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Kalau belum, renovasi menjadi masalah. Kalau belum, pemindahan barang menjadi masalah. Kalau belum, pengosongan kamar menjadi masalah.
Dasar Hukum Pidana dan Acara Pidana
Sejak 2 Januari 2026, sistem hukum pidana Indonesia masuk rezim baru. KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum pidana materiil nasional.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar hukum acara pidana nasional, berlaku sejak 2 Januari 2026, dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KUHAP baru mengatur antara lain penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, penyandang disabilitas, penyempurnaan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, perubahan pengaturan upaya paksa, penguatan praperadilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta pengaturan kembali upaya hukum.
Dalam konteks ini, tindakan terhadap lokasi, barang korban, dan benda yang berpotensi menjadi alat bukti harus dibaca dalam kerangka hukum acara pidana modern: penyidikan harus tertib, tindakan terhadap barang harus tercatat, pengamanan benda harus dapat diuji, dan proses pembuktian tidak boleh dirusak oleh alasan administratif.
Setiap barang yang secara wajar berhubungan dengan perkara kematian harus diperlakukan hati-hati. Tidak boleh dipindahkan secara asal. Tidak boleh dikembalikan secara kabur. Tidak boleh dibiarkan tanpa dokumen. Tidak boleh ada ruang gelap dalam penguasaan barang.
Dari sisi KUHP Nasional, tindakan yang sengaja menghalangi, mempersulit, mengaburkan, atau merusak proses hukum dapat bersinggungan dengan norma pidana tentang perlindungan proses peradilan.
Dalam konteks opini publik yang aman, rumusannya harus tetap hati-hati: apabila benar ada tindakan yang menyebabkan hilang, rusak, berubah, atau kaburnya barang yang berpotensi menjadi bukti, maka tindakan itu patut diuji apakah sekadar kelalaian administratif, pelanggaran etik, atau sudah mendekati perbuatan yang mengganggu proses hukum.
Dengan bahasa yang paling sederhana: siapa pun yang mengubah, memindahkan, mengaburkan, merusak, atau membuat tidak terang status barang yang berpotensi menjadi bukti dalam perkara pidana kematian, harus siap menjelaskan peran, kewenangan, alasan, prosedur, dan akibat hukumnya.
Namun sekali lagi, tulisan ini tidak menyatakan telah terjadi tindak pidana. Tulisan ini hanya menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap barang yang berpotensi menjadi bukti harus diuji berdasarkan hukum pidana, hukum acara pidana, ilmu pembuktian, dan standar kriminalistik.
AUPB dan Pelayanan Publik: Alasan Administratif Tidak Boleh Mengalahkan Kebenaran
Tindakan aparat atau pejabat negara tidak boleh hanya dibungkus dengan alasan administratif. Dalam negara hukum, alasan administratif tetap harus tunduk pada asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan tindakan pemerintahan dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam konteks perkara kematian, asas kecermatan menuntut agar setiap tindakan dilakukan hati-hati. Asas keterbukaan menuntut penjelasan yang patut. Asas kepastian hukum menuntut status barang dan lokasi tidak kabur. Asas kepentingan umum menuntut agar kepercayaan publik dijaga.
Larangan penyalahgunaan kewenangan menuntut agar alasan administratif tidak dipakai untuk menutup pertanyaan hukum yang sah.
Maka apabila alasan renovasi dipakai untuk mengubah lokasi atau memindahkan barang yang mungkin berkaitan dengan perkara kematian, tindakan itu patut diuji secara AUPB: apakah cermat, apakah terbuka, apakah akuntabel, apakah proporsional, dan apakah tidak mengganggu pembuktian.
Dari sisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keluarga korban tidak boleh diperlakukan seperti penonton. Mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kemanusiaan untuk memperoleh penjelasan yang patut, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Negara wajib hadir dengan pelayanan yang terang, bukan jawaban yang kabur.
Keluarga korban berhak bertanya: barang apa saja yang diamankan, siapa yang mengamankan, kapan dipindahkan, mengapa dipindahkan, ke mana dipindahkan, siapa yang menerima, apa dasar hukumnya, dan apakah semua itu dituangkan dalam berita acara.
Kalau prosedur benar, penjelasan akan memperkuat institusi. Kalau prosedur tidak jelas, diam justru akan memperbesar kecurigaan.
Institusi yang kuat tidak runtuh karena diminta menjelaskan. Institusi justru dihormati ketika berani menjelaskan dengan terang, tertib, dan bertanggung jawab.
Etik Kepolisian dan Akuntabilitas Institusi
Dalam perspektif hukum kepolisian dan etik profesi Polri, perkara kematian yang terjadi atau berkaitan dengan lingkungan internal institusi penegak hukum harus ditangani dengan standar kehati-hatian yang lebih tinggi, bukan lebih longgar.
Sebab ketika perkara menyentuh tubuh institusi negara, publik berhak meminta jaminan bahwa proses berjalan objektif, cermat, profesional, dan tidak menimbulkan kesan konflik kepentingan.
Apabila semua tindakan terhadap lokasi dan barang korban sudah dilakukan sesuai prosedur, maka penjelasan resmi akan menjadi jalan terbaik untuk meredam spekulasi. Tetapi apabila masih ada bagian yang belum jelas, keterbukaan adalah jalan paling sehat untuk memulihkan kepercayaan.
Dalam perkara seperti ini, diam bukan selalu netral. Diam bisa dibaca sebagai ruang gelap. Karena itu, penjelasan yang proporsional, terukur, dan tidak mengganggu penyidikan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan keluarga korban dan masyarakat.
Hukum Pers: Tajam Boleh, Menghakimi Tidak Boleh
Pers berhak mengawal perkara kematian. Pers berhak bertanya. Pers berhak menjalankan kontrol sosial. Tetapi pers tidak boleh menjadi hakim. Pers tidak boleh menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Pers tidak boleh memvonis siapa pun sebelum proses hukum selesai.
Karena itu, tulisan ini berdiri pada garis yang tegas: bukan menuduh, tetapi meminta kejelasan prosedur. Bukan memvonis, tetapi menguji pertanggungjawaban. Bukan menyerang orang, tetapi mengawal agar barang korban dan jejak perkara tidak diperlakukan sembarangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tetap menjadi pagar utama: pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi, tetapi pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi.
Maka setiap pihak yang merasa dirugikan, disebut, terkait, atau memiliki versi berbeda atas tulisan ini diberi ruang sepenuhnya untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, hak koreksi, atau penjelasan resmi secara proporsional.
Dengan demikian, tulisan ini harus dibaca sebagai pendapat hukum publik yang bertanggung jawab: tajam dalam bertanya, hati-hati dalam menyimpulkan, dan terbuka terhadap klarifikasi.
Pertanyaan Hukum yang Harus Dijawab
Pertanyaan publik sangat sederhana, tetapi mendasar.
Apakah sebelum kamar atau barak korban dikosongkan, seluruh keadaan awal sudah difoto dan direkam?
Apakah seluruh barang korban sudah didata satu per satu?
Apakah ada berita acara pengambilan, pemindahan, penyerahan, atau pengembalian barang?
Apakah barang yang berpotensi menjadi bukti sudah diamankan?
Apakah penyidik telah menyatakan barang-barang tertentu tidak lagi diperlukan untuk pembuktian?
Apakah keluarga korban diberi penjelasan yang patut?
Apakah alasan renovasi sudah dipastikan tidak mengganggu kepentingan penyidikan?
Apakah tindakan terhadap lokasi dan barang korban sudah sesuai dengan standar kriminalistik, TPTKP, chain of custody, hukum acara pidana, AUPB, dan pelayanan publik?
Kalau semua sudah dilakukan, jelaskan. Kalau belum, jangan anggap ini urusan kecil.
Penutup
Dalam perkara kematian, jangan main-main dengan lokasi. Jangan main-main dengan barang korban. Jangan main-main dengan jejak. Jangan main-main dengan benda yang mungkin masih menyimpan kebenaran.
Renovasi tidak boleh lebih cepat daripada pembuktian. Cat tembok tidak boleh lebih penting daripada jejak. Ruangan boleh dibenahi, tetapi kebenaran tidak boleh ikut dibersihkan.
Sekali lagi, tulisan ini tidak menuduh siapa pun. Tulisan ini bukan vonis. Asas praduga tak bersalah tetap dihormati. Semua pihak tetap diberi ruang klarifikasi, hak jawab, hak koreksi, dan penjelasan resmi secara proporsional.
Tetapi satu prinsip harus ditegakkan: dalam perkara kematian, barang korban bukan barang biasa. Lokasi korban bukan ruang kosong. Jejak sekecil apa pun bisa menjadi bukti. Dan siapa pun yang mengubah, memindahkan, atau mengaburkan jejak tanpa prosedur harus siap menjelaskan tanggung jawab hukumnya.
Sebab hukum pidana tidak hanya mencari siapa yang berbicara. Hukum pidana juga membaca benda-benda yang diam.
Dan sering kali, dalam perkara kematian, benda yang diam justru berbicara paling jujur. | PJS.
