Batam | Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat koordinasi penanganan banjir dengan menyinkronkan data, pembagian wilayah kerja, dan langkah tindak lanjut di lapangan. Koordinasi tersebut dipimpin Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Batam ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar mengatakan, penanganan banjir merupakan bagian dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Batam. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,” tegas Amsakar.
Ia meminta camat dan lurah terus memperbarui pemetaan kondisi banjir di wilayah masing-masing secara akurat. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada dinas teknis sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Dalam rapat itu, tercatat 167 titik banjir di Kota Batam yang masuk dalam peta penanganan. Dari jumlah tersebut, 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sedangkan titik lainnya ditangani Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menekankan pentingnya pembagian wilayah kerja yang jelas antara Pemko Batam dan BP Batam. Dengan pembagian tersebut, penanganan di lapangan diharapkan tidak tumpang tindih ataupun menyisakan wilayah yang belum tertangani.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Bengkong Swadebi. Kawasan tersebut sempat menjadi perhatian setelah kendaraan terseret arus saat hujan dengan intensitas tinggi.
Secara teknis, Bengkong Swadebi merupakan kawasan yang relatif rendah dan menjadi titik temu aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Batam bersama BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menampung sekaligus mengatur aliran air secara lebih terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menekankan, pentingnya evaluasi berkala dan penyamaan data sebagai dasar penanganan banjir. Menurutnya, kondisi wilayah terus berubah seiring perkembangan permukiman sehingga data penanganan harus terus diperbarui.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Ia juga mengatakan, penanganan kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat perkembangan pembangunan sebelumnya membutuhkan proses serta intervensi teknis yang matang.
Di akhir rapat, Amsakar meminta seluruh jajaran memperkuat publikasi dan transparansi informasi mengenai penanganan banjir. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui langkah yang sedang dan akan dilakukan Pemko Batam bersama BP Batam.
Selain banjir, camat dan lurah juga diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin, mulai dari jalan berlubang hingga penerangan jalan. Data tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat identifikasi persoalan dan menentukan langkah penanganan di wilayah masing-masing.
About the Author
