Chanel Nusantara.com – Jakarta | Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik pada Rabu (11/11/2026) malam hingga Kamis (12/11/2026) pagi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kabar itu mencuat setelah Gibran dikabarkan berpamitan dan meninggalkan Istana Wakil Presiden tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang sejak pagi menunggu di kompleks Istana Wapres.
Sejumlah media melaporkan, agenda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu sore itu mendadak dibatalkan tanpa penjelasan rinci.
Gibran disebut meninggalkan Istana sekitar pukul 19.00 WIB, saat sejumlah wartawan sedang beristirahat di kantin, sehingga tidak ada sesi tanya jawab yang berlangsung.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pernyataan langsung dari Gibran terkait kabar pengunduran diri tersebut.
Kabar pengunduran diri itu pertama kali dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ketika dikonfirmasi awak media pada Rabu malam.
“Betul,” kata Budi Arie saat ditanya mengenai kabar tersebut.
Dalam laporan lain, Budi Arie juga membenarkan surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sementara itu, pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.00 WIB, beredar pula kabar bahwa surat pengunduran diri akan diserahkan ke MPR RI.
Kepastian itu disebut disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan.
Redaksi masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretariat Wakil Presiden, Istana Kepresidenan, dan MPR RI terkait dua versi penyerahan surat tersebut ke Presiden di Halim dan ke MPR.
Dari seluruh pemberitaan yang beredar, ada 3 alasan utama yang disebut menjadi penyebab Gibran menyatakan niat mundur:
1. Polemik Dokumen Pendidikan / Penyetaraan Ijazah SMA. Hal ini alasan yang paling sering disebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan, dalam pertemuan Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Gibran menyampaikan niat mundur untuk merespons dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Polemik itu berkaitan dengan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menguatkan putusan tersebut. Majelis hakim kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi disebut menyatakan tidak menemukan bukti maupun keberadaan fisik ijazah yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Gibran sendiri pada Selasa sore sempat menyampaikan versi berbeda; bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1.
Perbedaan versi inilah yang membuat publik bingung, apakah Gibran mundur, atau tetap melawan lewat jalur hukum?
2. Desakan Pemakzulan dari DPR Lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Pengunduran diri yang dikabarkan itu terjadi bersamaan dengan desakan politik di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR dikabarkan telah menginisiasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
Pimpinan DPR pun disebut telah menetapkan akan menggelar sidang paripurna untuk membahas usulan HMP tersebut pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam narasi yang beredar di media sosial, banyak pihak menilai Gibran memilih mundur secara sukarela daripada harus menghadapi proses HMP yang panjang dan berpotensi berujung pemakzulan.
Namun perlu ditegaskan: HMP bukan pemakzulan. HMP adalah pintu masuk proses politik berlapis yang masih harus melalui mekanisme DPR, MK, dan MPR.
3. Dinamika Politik dan Tekanan Publik
Sejumlah pemberitaan menyebut, suasana di Istana Wapres pada Rabu malam berubah haru. Sejumlah ASN, sekretaris pribadi, dan staf di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden terlihat saling bersalaman dan berpelukan.
Meski demikian, tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan secara terperinci alasan di balik momen kebersamaan tersebut.
Karena itu, suasana emosional yang terlihat tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penanda berakhirnya masa jabatan seluruh staf.
Secara ketatanegaraan, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta mengosongkan kursi Wapres hanya karena surat diserahkan kepada Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, sampai ada pernyataan tertulis resmi dari Gibran kepada MPR, sidang MPR yang menyatakan kekosongan, dan proses pengusulan pengganti, status hukum Gibran sebagai Wapres secara formil masih menggantung. | *
About the Author
