Chanelnusantara.com – Batam | Ketua DPD Tingkat I Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Kepulauan Riau, Budi Bukti Purba, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan penghinaan terhadap profesi wartawan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal tersebut diungkapkan Budi setelah mengetahui sahabatnya Rahmat Purba mengalami dugaan kekerasan dalam persoalan sengketa kavling di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.
Budi menilai dugaan kekerasan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ia mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk mengungkap latar belakang persoalan kavling yang menjadi pemicu terjadinya konflik.
“Kami mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan memproses siapa pun yang diduga melakukan kekerasan. Jangan sampai gaya-gaya premanisme dibiarkan berkembang di Batam. Kita ini negara hukum, bukan negara yang membenarkan seseorang menggunakan kekerasan seenaknya,” tegas Budi.
Menurut Budi, aparat juga perlu menjawab sejumlah pertanyaan mengenai klaim kepemilikan sejumlah kavling di wilayah Mangsang yang disebut-sebut mencapai 18 kavling.
“Siapa sebenarnya Salman dan atas dasar apa dia mengklaim memiliki 18 kavling tersebut? Ini yang harus dibuka secara terang. Kalau ada dugaan permainan atau praktik ilegal dalam persoalan kavling, kami meminta polisi mengusut sampai tuntas,” ujarnya.
IPK Minta Bongkar Dugaan Pihak di Belakang Salman
Tidak hanya berhenti pada dugaan pemukulan, Budi juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia mengatakan, apabila dalam penyelidikan ditemukan indikasi keterlibatan oknum pejabat atau pegawai BP Batam, maka pihak yang bersangkutan juga harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.
“Kalau memang ada oknum pejabat atau pegawai BP Batam yang terlibat atau diduga memberikan kemudahan terhadap tindakan-tindakan Salman, tentu harus diperiksa. Jangan hanya orang di lapangan yang diproses kalau memang ada pihak lain yang turut berperan,” kata Budi.
Namun, Budi menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional, bukan berdasarkan tudingan semata.
Berawal dari Persoalan Kavling
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemukulan terhadap Rahmat Purba disebut bermula ketika dirinya mempertanyakan aktivitas pengerjaan dan pembersihan lahan kavling yang sebelumnya dibelinya dari seseorang bernama Hotbinar Malau.
Saat berada di lokasi, Rahmat disebut bertemu dengan Enos Sinaga, yang disebut sebagai Ketua RT 01/RW 11. Dalam situasi tersebut, Enos kemudian disebut pergi menjemput Salman bersama beberapa orang lainnya.
Rahmat kemudian berupaya menunjukkan surat atau dokumen kavling yang dibelinya dari Hotbinar Malau.
Menurut keterangan Rahmat yang disampaikan kepada pihak terkait, Salman kemudian membaca dokumen tersebut dan diduga merobek surat tersebut. Rahmat juga mengaku mendapat ucapan bahwa apabila ingin memiliki kavling di lokasi tersebut, dirinya harus membayar kepada Salman.
Perselisihan kemudian disebut memanas hingga Rahmat mengaku mengalami pemukulan secara bertubi-tubi.
Rahmat juga mengaku berupaya mengambil kembali sobekan dokumen miliknya. Namun, menurut keterangannya, Enos Sinaga justru menghalangi upaya tersebut dan menyebut sobekan surat itu sebagai sampah.
IPK Soroti Peran Ketua RT
Budi Bukti Purba juga meminta kepolisian memeriksa peran Enos Sinaga dalam rangkaian kejadian tersebut.
Menurutnya, aparat perlu memastikan secara objektif mengapa Salman kemudian hadir di lokasi setelah Enos meninggalkan tempat tersebut untuk menjemputnya.
“Kami meminta polisi memeriksa semuanya secara objektif. Apa sebenarnya hubungan dan peran masing-masing pihak dalam kejadian tersebut? Apakah kedatangan Salman memang spontan atau ada komunikasi sebelumnya? Semua itu harus dibuktikan melalui penyelidikan,” tegas Budi.
Budi menyebut pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai adanya dugaan perencanaan. Namun, seluruh fakta dan keterangan saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, menurutnya, harus diperiksa penyidik.
Dugaan Pemberian Amplop Juga Diminta Diungkap
Selain itu, Budi juga meminta polisi menelusuri informasi dari sejumlah saksi yang mengaku melihat adanya dugaan pemberian amplop kepada Salman dan beberapa rekannya setelah kejadian.
Informasi tersebut, kata Budi, harus dikonfirmasi dan diuji kebenarannya oleh penyidik.
Rahmat Disebut Sahabat dan Mitra IPK Kepri
Budi menegaskan bahwa Rahmat Purba merupakan sahabat dari rekan-rekan pengurus IPK Kepri. Karena itu, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.
“Rahmat adalah sahabat dan juga mitra IPK Kepri. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat, tetapi kami juga tidak akan tinggal diam apabila ada dugaan kekerasan terhadap kader dan pengurus kami,” tegasnya.
IPK Kepri, lanjut Budi, menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum dan meminta penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan serta berdasarkan alat bukti.
“Jangan ada kekerasan, jangan ada intimidasi. Semua pihak harus tunduk pada hukum. Kami meminta polisi membuka fakta yang sebenarnya dan memastikan siapa yang salah harus bertanggung jawab, sementara pihak yang tidak terlibat juga harus mendapatkan kejelasan,” pungkas Budi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Salman, Enos Sinaga maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam rangkaian peristiwa tersebut belum memberikan klarifikasi atau tanggapan atas tudingan yang disampaikan. | *
About the Author
