Chanelnusantara.com – Batam | Belum memiliki akses jalan utama, warga (konsumen) perumahan Sagulung Raya melayangkan surat kepada pihak developer untuk meminta kejelasan terkait akses jalan menuju perumahan Sagulung Raya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam isi surat warga tertanggal 11 Juni 2023 yang berhasil didapatkan oleh redaksi media ini, pihak warga diketahui akan melakukan tindakan dan aturan hukum kepada pihak developer, jika dalam hal ini warga (konsumen) perumahan Sagulung Raya, belum mendapat kepastian mengenai akses jalan menuju perumahan dimaksud dari pihak pengembang (developer).
Mengenai belum tersedianya akses jalan menuju perumahan Sagulung Raya tersebut, dinilai adalah merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan.
Sebagaimana disampaikan salah seorang wartawan senior di Kota Batam, Gusmanedy Sibagariang, A.Md, yang juga selaku Ketua Pemerhati Jurnalis Siber DPC Kota Batam mengatakan definisi perumahan sudah dilengkapi sarana dan prasananya.
“Jika mengacu pada definisi perumahan, sudah dapat diketahui bahwa prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan syarat yang harus dilengkapi,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Gusmanedy, pada saat membeli rumah telah dilakukan perjanjian dengan pihak developer, bahwa pihak developer menyediakan fasilitas umum berupa jalan dimaksud, maka warga atau konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap developer perumahan dimaksud.
Tidak hanya itu, Gusmanedy Sibagariang juga merespon terkait informasi pembangunan jalan yang berada persis di bibir sungai di Kavling Seraya RW 08, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, yang disebut-sebut sebagai semenisasi jalan lingkungan perumahan Sagulung Raya RT 05 RW 07.
“Saya menilai ada banyak kejanggalan mengenai pengerjaan pembangunan semenisasi jalan tersebut,” ungkapnya.
Pertama, dalam papan informasi disebutkan, bahwa pembangunan jalan dimaksud ditujukan untuk semenisasi jalan lingkungan perumahan Sagulung Raya RT 05 RW 07, yang dibangun justru jalan dilingkungan RW 08 Kavling Seraya.
“Dalam hal ini saja sudah terlihat informasi yang tidak valid dan keliru, dan sangat patut untuk dipertanyakan,” tegas Gusman.
Kedua, jika pembangunan tersebut dilaksanakan di atas lahan yang merupakan milik developer atau pengembang tidak boleh dibangun menggunakan dana APBD/APBN.
“Sejauh yang saya ketahui, lahan developer tidak boleh dibangun menggunakan APBD/APBN selama belum dilakukannya serahterima aset Fasum/Fasos dari pihak developer kepada Pemerintah,” tegasnya.
Ketiga, karena bangunan jalan yang akan dikerjakan berada persis dibibir sungai, maka hal ini pun harus menjadi perhatian semua pihak.
“Aturan mengenai garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai,” jelas Gusmanedy Sibagariang.
Atas tiga hal tersebut, bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, ketika akan dilaksanakannya sebuah pembangunan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah.
“Tiga hal ini menurut saya sangat penting diperhatikan ketika akan dilaksanakannya pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah. Pertama harus dilihat dari sisi kelayakan, kedua dari sisi kebutuhan, ketiga legalitas dari obyek yang akan dibangun,” jelasnya.
Lebih jauh Gusmanedy Sibagariang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi terkait semenisasi jalan tersebut, agar pembangunan jalan tersebut tidak menimbulkan berbagai asumsi ditengah-tengah masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kita dari DPC PJS Kota Batam, akan menyurati pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk meminta penjelasan, agar pembangunan jalan yang sedang dikerjakan tersebut tidak menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan media ini.
Hingga berita ini diterbitkan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau dan juga pihak developer perumahan Sagulung Raya, belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan. | *
