Chanelnusantara.com – Batam | Sejumlah warga di kawasan Sungai Bandas, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, mengeluhkan kondisi layanan listrik yang dinilai tidak layak serta membebani secara ekonomi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, sejak sekitar tahun 2023, puluhan warga atau sekitar 80 kepala keluarga (KK) disebut bergantung pada aliran listrik yang dikelola oleh pihak tertentu di lingkungan tersebut.
Warga mengaku diminta membayar biaya awal dengan nominal bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp5 juta. Selain itu, terdapat pula iuran bulanan sekitar Rp350 ribu yang harus dibayarkan secara rutin.
Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah dana yang beredar dari sistem tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah untuk biaya awal, serta puluhan juta rupiah setiap bulan dari iuran warga.
Informasi yang diperoleh juga menyebutkan bahwa sumber listrik diduga berasal dari sambungan yang awalnya diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi atau melalui skema MKS (Multi Koneksi Sementara). Namun dalam praktiknya, aliran listrik tersebut disebut telah didistribusikan kepada puluhan rumah warga.
Jika benar demikian, maka penggunaan skema MKS patut dipertanyakan, mengingat pada umumnya sambungan tersebut hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sementara dan terbatas, bukan untuk distribusi luas secara berkelanjutan.
Selain persoalan biaya, warga juga mengeluhkan kualitas listrik yang tidak stabil. Aliran listrik disebut sering padam, tegangan tidak menentu, serta daya yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
“Kami sering mengalami listrik mati atau redup. Banyak peralatan rumah tangga yang rusak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga lainnya juga mengaku sempat berupaya memasang listrik melalui jalur resmi, namun menghadapi kendala di lapangan. Meski demikian, upaya tersebut akhirnya berhasil dilakukan secara mandiri.
Kondisi ini memunculkan harapan dari masyarakat agar pihak terkait dapat turun langsung melakukan penelusuran dan penertiban, terutama jika ditemukan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam sistem resmi Perusahaan Listrik Negara (PLN), penggunaan listrik dengan pola tidak wajar pada umumnya dapat terdeteksi. Oleh karena itu, warga berharap adanya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut agar tidak terjadi potensi kerugian yang berkelanjutan.
Masyarakat juga menginginkan kemudahan dalam mengakses listrik secara resmi, sehingga dapat memperoleh layanan yang aman, stabil, dan sesuai aturan.
Hingga saat ini, warga masih menunggu perhatian dan langkah nyata dari pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. | *
About the Author
