
Chanel Nusantara.com – Batam | Pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea soal RUU Perampasan Aset menjadi viral. Dalam unggahan video akun Instagram @hotmanparisofficial, Hotman menilai UU tersebut tidak akan membuat koruptor menjadi miskin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“UU Perampasan Aset tak jamin koruptor miskin,” tulis judul dalam video tersebut.
Dalam video itu, Hotman menjelaskan logika yang selama ini berlaku dalam perkara korupsi:
1. Terpidana korupsi dijatuhi pidana penjara, denda, dan uang pengganti.
2. Jika terpidana membayar uang pengganti tersebut, misalnya Rp5 miliar dari total Rp10 miliar yang dituntut, maka perkara dianggap selesai.
3. Terpidana tidak harus menjalani pidana tambahan, dan aset lainnya tidak disita.
Menurut Hotman, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana hanya akan berlaku untuk kasus yang sangat terbatas, yakni ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum divonis. Ia memperkirakan jumlah kasus seperti itu hanya sekitar 5%.
“Jadi yang 95% yang bayar, yang ada di Indonesia, tidak akan miskin,” ujar Hotman dalam video tersebut.
Hotman juga menilai UU tersebut tidak menciptakan tindak pidana baru dan tidak menambah hukuman pidana.
Apa Isi UU yang Baru Disahkan DPR?
Dua hari setelah video itu beredar, DPR RI justru mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
UU baru ini terdiri dari 74 pasal, naik dari draf awal 67 pasal, setelah pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan UU ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban, bukan sekadar menghukum pelaku.
Inilah poin yang membedakan UU baru dengan aturan lama yang dijelaskan Hotman.
UU perampasan aset mengatur dua jalur perampasan, adapun selama ini kedua jalur ini tidak ada digunakan dalam UU Tipikor.
– Jalur Pidana: Aset dirampas setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
– Jalur Non-Pidana (Non-Conviction Based Forfeiture): Aset bisa dirampas melalui gugatan perdata, meski tanpa ada putusan pidana terhadap pemiliknya.
Selain korupsi, UU ini juga mencakup tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
UU ini juga menegaskan, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok terhadap pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan Hotman ini benar jika dilihat dari praktik lama dalam UU Tipikor, dimana pembayaran uang pengganti bisa menutup perkara.
Namun, UU baru yang disahkan 19 November 2026 mencoba menutup celah itu dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengajukan perampasan aset melalui jalur perdata, meski pelaku sudah membayar uang pengganti atau bahkan tidak bisa dipidana.
Persoalannya kini bergeser: apakah jalur non-pidana itu akan benar-benar dijalankan oleh Kejaksaan / aparat penegak hukum, atau hanya berhenti di atas kertas?
Sebab, UU baru ini juga memuat klausul pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan pengelolaannya akan dilakukan oleh badan pengelola dan badan pengawas yang dibentuk terpisah.
Publik berharap UU perampasan aset bukan hanya menjadi simbol “Memiskinkan Koruptor”, tetapi benar-benar bisa mengembalikan kerugian negara dan korban.
Atas pemberitaan ini redaksi memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. | Red.




