Chanelnusantara.com – Batam | Jika benar pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dinilai akan mencederai hati insan pers.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini santer pemberitaan perihal dugaan pernyataan Kadis Kominfo Kepri yang dinilai tidak pantas.
Seperti yang diberitakan oleh salah satu media online Indonesia, disebutkan bahwa Hasan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa otak media itu hanya meminta-minta dan media akan hidup karena kerjasama pemerintah.
Media yang dimaksud juga menuliskan bahwa Kadis kominfo Kepri ini juga bungkam saat dimintai keterangan terkait besaran anggaran yang dikelola dinas Kominfo Kepri T.A 2022 dan 2023.
“Tidak diketahui apa yang menjadi motif Kadis Kominfo pilihan gubernur Ansar Ahmad ini tidak transparan menyangkut data yang dimintai oleh media,” sepenggal isi artikel tersebut.
Artinya, lanjut artikel tersebut menyebutkan, bahwa Hasan dianggap tidak patuh terhadap UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga memunculkan dugaan adanya rahasia besar terkait pengelolaan anggaran yang sengaja ditutup-tutupi.
Menanggapi dugaan pernyataan Kadis Kominfo Kepri tersebut, Ketua DPC PJS (Pemerhati Jurnalis Siber) Kota Batam, Gusmanedy Sibagariang, mengatakan akan meng kroscek hal tersebut.
“Akan kita kroscek pernyataan tersebut, jika benar terjadi, kita sangat menyayangkan hal ini. Kita akan minta penjelasan dari yang bersangkutan. Harap diketahui, kita tidak pernah meminta-minta, tapi perusahaan media itu menjalin kerjasama,” ujarnya.
Selain itu, Gusmanedy juga meminta Kadis Kominfo Kepri agar secepatnya menjawab isu-isu yang beredar, sehingga hal ini tidak menjadi bola panas dan polemik antara media dengan pemerintah Pemprov Kepri.
“Agar hal ini tidak menjadi polemik, Kadis Kominfo Kepri harus mengambil sikap. Terlepas dari dugaan pernyataan Kadis Kominfo Kepri ini, harap dipahami bahwa media bukan meminta-minta. Media menjalin kerjasama melalui MOu, ada kontrak kerjanya,” tegasnya.
Terkait dugaan pernyataan yang disampaikan kadis Kominfo kepri ini, tim awak media ini kemudian mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan melalui pesan Whatsapp.
Hasan, selaku kadis Kominfo Kepri yang dimaksud mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.
“Saya belum pernah berbicara itu di depan media selama ini dan beritanya juga ngak ada mengkonfirmasi saya,” jawab Hasan lewat pesan Whatsapp menjawab konfirmasi tim media.
Terpisah, sebelumnya juga banyak media yang menyoroti penggunaan anggaran di Dinas Kominfo Provinsi Kepri.
Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa Hasan diduga tidak tepat guna dalam penggunaan anggaran di Dinas Kominfo Kepri tahun anggaran 2022 hingga 2023.
Pemberitaan tersebut juga sempat menjadi topik hangat dalam pembahasan sejumlah praktisi pemerhati korupsi maupun praktisi pemerhati media, hingga meminta Polda Kepri untuk turun melakukan penyelidikan.
Namun terkait isu pemberitaan tersebut, sebelumnya secara resmi kadis Kominfo kepri juga telah mengklarifikasi bahwa hal pemberitaan tersebut tidak benar adanya. | Jm.