Chanelnusantara.com – Batam | Ketua DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kota Batam melontarkan desakan keras kepada ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam agar meniadakan hari kosong pelayaran pada lintasan penyeberangan, khususnya rute Pelabuhan Buton (Mengkapan) tujuan Batam.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kebijakan meliburkan pelayaran yang dilakukan ASDP ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius yang berakibat langsung pada penderitaan masyarakat.
Ketua DPC PJS Batam, Gusmanedy Sibagariang, menegaskan bahwa setiap kali ASDP menghentikan pelayaran, dampaknya bukan sekadar keterlambatan, melainkan penumpukan penumpang yang berujung pada penahanan warga Batam berhari-hari di pelabuhan tanpa kepastian.
“Kalau ada satu hari saja pelayaran diliburkan, efeknya berantai. Penumpang langsung menumpuk, dan warga Batam bisa tertahan berhari-hari di Pelabuhan Buton. Ini fakta di lapangan, bukan asumsi,” tegas Gusmanedy, penyandang wartawan dengan sertifikasi kompetensi utama ini.
Menurutnya, kondisi pasca Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru merupakan fase krusial yang membutuhkan operasional penuh dan konsisten, bukan pengurangan layanan.
Pada periode H-5 pasca-Nataru, mobilitas masyarakat masih sangat tinggi, mulai dari pekerja yang harus kembali bekerja hingga keluarga yang mengejar jadwal sekolah anak.
“Saya minta ASDP Batam menjalankan kapalnya tanpa hari kosong, apalagi H-5 pasca Nataru. Ini bukan masa sepi, ini masa rawan penumpukan,” ujar Gusmanedy dengan nada tegas.
Alasan teknis seperti keterbatasan armada atau pengaturan internal tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghentikan pelayaran.
Lonjakan penumpang Nataru adalah agenda tahunan yang bisa dan wajib diantisipasi, sehingga penghentian pelayaran justru mencerminkan buruknya perencanaan dan lemahnya manajemen pelayanan publik.
Gusmanedy juga mengingatkan bahwa ASDP adalah BUMN yang memikul mandat pelayanan publik, bukan sekadar entitas bisnis. Oleh karena itu, kepastian jadwal, kontinuitas pelayaran, dan perlindungan terhadap pengguna jasa adalah kewajiban, bukan pilihan.
“Negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ketika kapal tidak berlayar, rakyat yang menanggung akibatnya, biaya tidak terduga akibat situasi ini membengkak, waktu terbuang, bahkan risiko keselamatan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
Atas situasi ini, DPC PJS Kota Batam menilai sudah saatnya manajemen ASDP Batam melakukan pembenahan serius, termasuk menyiapkan armada cadangan dan skema pelayaran darurat.
Tanpa langkah konkret, kebijakan hari kosong pelayaran dikhawatirkan akan terus memicu kekacauan, dengan masyarakat kembali menjadi korban kelalaian sistemik dari tahun ke tahun. | Red.
