Chanelnusantara.com – Batam | Penyelundupan TKI secara ilegal masih berlangsung hingga kini. Ironisnya, penyelundupan ini terjadi di pelabuhan resmi dan disinyalir terdapat oknum yang menerima upeti untuk memuluskan tindakan tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Terbaru, ditemukan kasus penyelundupan 168 pekerja migran ilegal dari Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke Tanjung Pengelih, Malaysia.
Atas kejadian tersebut, Ketua Departemen Riset & Kebijakan Publik PP Pemuda Katolik Eduardo Edwin Ramda angkat bicara dan menyayangkan kejadian penyelundupan tersebut.
“Kami tentunya sangat menyayangkan mulusnya penyelundupan TKI ilegal di jalur-jalur resmi seperti pelabuhan. Sangat jelas terlihat bahwa sindikat penyelundup yang selama ini diperangi masih berkeliaran,” ujarnya
Disisi lain, lanjut Eduardo, lalainya petugas dipelabuhan resmi patut dipertanyakan, apakah memang tidak menyadari fungsinya dalam mencegah penyelundupan atau memang sengaja membiarkan.
Edu juga menegaskan pentingnya sinergitas antar elemen dalam mencegah terjadinya penyelundupan tenaga kerja, karena hal ini menyangkut kepentingan tumpah darah Indonesia di negeri orang.
“BP2MI sebagai komponen utama dalam memerangi penyelundupan perlu merefleksikan kembali kerja-kerja yang selama ini sudah berjalan, sebab nyatanya masih kita lihat secara jelas bahwa penyelundupan ini masih ada dan para oknum berkeliaran di luar sana,” kata Edu.
Informasi dari nara sumber, diketahui keberangkatan pekerja ilegal ke luar negeri tidaklah dengan bekal kosong.
Sekali berangkat, calon PMI Ilegal harus mengeluarkan uang sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta untuk biaya pemberangkatan dari kampung halamannya, lalu di Batam, biaya selama penampungan dan pemberangkatan ke luar negeri.
Pemberangkatan secara ilegal ini tentunya dapat menguntungkan kelompok tertentu sebab pemberangkatan dalam jumlah yang masif akan mendatangkan potensi pendapatan yang besar pula bagi agen pemberangkatan ilegal.
“Maraknya proses pemberangkatan jalur ilegal seperti ini menandakan dua hal, yakni maraknya oknum yang tak terdeteksi dan belum optimalnya langkah preventif negara dalam hal ini BP2MI dalam mensosialisasikan pemberangkatan yang legal,” tegas Eduardo.
Untuk menangani hal tersebut, pinta Edu harus dilakukan pembenahan dengan berfokus pada penanganan pada dua poin tersebut.
Edu juga mengingatkan BP2MI dan stakeholder terkait agar meningkatkan komitmen dan mempererat sinergitas dalam memerangi sindikat penyelundupan tenaga kerja secara ilegal.
“BP2MI sebagai pemegang tongkat komando harus meningkatkan sinergitas kerjasama multipihak dalam memerangi sindikat. Di sisi lain, komitmen elemen pendukung seperti TNI, Polri, dan petugas jalur resmi perlu diperkuat dengan adanya peningkatan kapasitas pencegahan dan penindakan penyelundupan TKI,” tegas Edu.
Sebagai informasi, Pemuda Katolik di medio 2022 telah menandatangani MoU bersama BP2MI terkait penanganan persoalan buruh migran. Sosialisasi di kantong-kantong daerah pengirim pekerja migran juga sudah mulai dilakukan meskipun belum luas.
“Pemuda Katolik sejatinya sudah menandatangani MoU dengan BP2MI, sehingga kami siap kapanpun untuk terjun dan terlibat aktif dalam penanganan persoalan migran, sebab ini adalah isu kemanusiaan dan eksistensi karitatif Pemuda Katolik amatlah jelas untuk berdiri dan berkarya dalam pondasi kemanusiaan,” pungkas Edu. |Rls PK.
