ChanelNusantara.com – Jawa Tengah | Dalam Monitoring Centre for Prevention atau MCP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemerintahan Kabupaten Pemalang mendapat nilai terendah se_Provinsi Jawa Tengah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Akibat hal tersebut, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Inspektorat dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan dengan baik.
“Ini PR untuk kita semua, temasuk OPD (organisasi perangkat daerah), kita prihatin nilai MCP KPK kita paling rendah se_Jawa Tengah ” ungkap Bupati saat rapat koordinasi dengan Kepala Desa se_Kabupaten Pemalang, Selasa (14 /06) kemarin.
Bupati Mukti Agung Wibowo, menyampaikan nilai terendah MCP KPK, area intervensi Desa, diantaranya berkaitan dengan tata kelola keuangan Desa.
Lebih jauh, Mukti Agung merinci tata kelola keuangan Desa, diantaranya publikasi dokumen APBD DESA 2022 dan ILPP DESA 2021 dan 2022 secara berkala.
“Termasuk SISKEUDES online, kemudian audit keuangan desa, sistem atau mekanisme pengawasan masyarakat database aset desa” jelasnya.
Bupati meminta untuk Desa-Desa yang belum mempublikasikan dokumen APBD Desa dan ILPP Desa, agar segera dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Juni 2022. Ia juga meminta semua Desa di kabupaten Pemalang diusahakan agar di tahun 2022 ini sudah menggunakan SISKEUDES online.
“Dinpermades untuk memfasilitasi Tekniknya dan Diskominfo untuk mendukung Servernya. Inspektorat berkoordinsi dengan Dinpermades , guna menindak lanjuti Audit keuangan dan mekanisme pengawasan ada pada Masyarakat” pungkasnya .
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dalam rangka Pencapaian kinerja Pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola Pemerintah, yang dilaksanakan bagi Pemerintahan di seluruh Indonesia, KPK membuat Aplikasi atau Dashboard yang dikembangkan dengan nama MCP atau Monitoring Centre for Prevention . |Ragil – 74.
