ChanelNusantara.com – Jakarta | Erwin Nasution, seorang anggota Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengamuk meluapkan emosi hingga menangis saat menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan DPD RI.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal tersebut terjadi saat rombongan FKMTI berdialog dengan Ketua DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2022).
Dipaparkan Erwin bahwa tanah mereka sudah Sertifikat dan sudah beberapa kali di agunkan di Bank, bahkan saat pembangunan Tol dalam kota mereka dibayar, namun saat proses pembayaran ganti rugi tol Becakayu, baru ada yang mempermasalahkan kepemilikan tanah mereka.
“Tanah kami sudah sertifikat, tanah itu sudah berapa kali kami agunkan di Bank. Saat pembangunan tol dalam kota kami dibayar, tapi saat proses pembayaran ganti rugi tol Becakayu, baru ada yang mempermasalahkan kepemilikan tanah kami dengan bukti eigendom yang lokasinya berbeda dengan tanah kami ” ujar Erwin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKMTI SK Budiardjo, juga menjelaskan banyak kasus serupa yang dialami oleh anggota FKMTI. Budi mencontohkan, tanah SHM milik puluhan warga Prabumulih juga digugat mafia tanah hanya dengan bukti selembar kertas saat menjelang proses ganti rugi tanah untuk jalan tol Sumatera.
Menurut Budi, hampir 90 persen korban perampasan tanah yang mengadu ke FKMTI sudah memiliki sertifikat.
“Banyaknya kasus perampasan tanah yang makin masif terjadi di seluruh Indonesia menunjukkan perintah Presiden Jokowi berantas mafia tanah berserta bekingnya gagal. Sampai saat ini, tidak ada mafia dan bekingnya yang ditangkap, malah korban tambah banyak” ungkapnya.
Karena itu Budi meminta DPD RI turut mendesak presiden agar segera membuat PERPU Pemberantasan Mafia Tanah. Penyelesaian kasus perampasan tanah harus dengan adu data alas hak kepemilikan tanah secara terbuka dengan melibatkan pihak universitas.
“Kita semua tahu, kalo proses penyelesaian di ruang tertutup, mafia tanah selalu menang dengan uang. Terbitkan PERPU, para korban siap adu data secara terbuka, harus melibatkan Universitas di Seluruh Indonesia” tandasnya.
Rombongan perwakilan korban tanah dari seluruh Indonesia tersebut ditemui Ketua DPD RI LA Nyalla Mattaliti dan Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainuddin.
Perwakilan Korban perampasan tanah dari Jakarta diwakili oleh Erwin Nasution (Jakarta Timur), SK Budiardjo (Jakarta Barat), Sutarman Rusli (Serpong, Tangsel ) ,Tirta Hartanto (Tangerang, Banten), Prof Ing Mokoginta (Kotamobagu, Sulut) Tri Mahfudz (Balikpapan, Kaltim), Jonni Pakkun, Edi Yusuf, Sarudin, Dahrial (Prabumulih, Sumsel). |RLs.
