Gambar ilustrasi
Chanelnusantara.com – Batam | Polemik hubungan kerja antara mantan karyawan berinisial LH dengan PT Champion (kini PT Prestova Home Living Indonesia) semakin berkembang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Muncul pengakuan mantan karyawan bahwa selama bekerja sekitar 3,5 tahun, status kontraknya diperpanjang setiap tiga bulan sekali, tanpa pernah ada jeda kerja.
LH mengungkapkan bahwa setiap periode kontrak berakhir, perusahaan langsung meminta dirinya menandatangani kontrak baru tanpa adanya masa jeda kerja satu hari pun.
“Selama 3,5 tahun kontrak saya diperpanjang terus setiap tiga bulan. Tidak pernah ada jeda kerja sama sekali. Begitu kontrak habis langsung tanda tangan lagi,” ungkap LH kepada media di kantor sekretariat PJS Batam.
Kontrak Berulang Berpotensi Melanggar Aturan PKWT
Pola kontrak berulang tanpa jeda tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas status hubungan kerja yang diterapkan perusahaan.
Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, sistem kontrak kerja dikenal sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun penggunaan PKWT tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas.
Adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja hanya dapat dibedakan menjadi; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Sementara itu, pengaturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat.
Dalam praktik ketenagakerjaan, kontrak yang diperpanjang terus-menerus tanpa jeda dan tanpa alasan pekerjaan yang bersifat sementara dapat berpotensi dianggap sebagai penyalahgunaan sistem PKWT.
Bahkan dalam sejumlah putusan Pengadilan Hubungan Industrial, kontrak yang dilakukan berulang kali dalam jangka panjang seringkali dinilai secara hukum berubah menjadi hubungan kerja tetap (PKWTT).
WhatsApp Tidak Bisa Menjadi Kontrak Kerja
Selain itu, LH juga menyatakan bahwa sebagian komunikasi terkait perpanjangan kontrak hanya dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan pihak HRD, tanpa adanya kontrak baru yang ditandatangani secara resmi.
Padahal dalam hukum ketenagakerjaan ditegaskan, Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia.
Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, maka secara hukum PKWT dapat berubah menjadi PKWTT (karyawan tetap).
Potensi Hak yang Bisa Dituntut Pekerja
Jika hubungan kerja tersebut dinilai secara hukum sebagai PKWTT, maka pekerja berpotensi memiliki hak untuk menuntut berbagai kompensasi, antara lain; pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah yang belum dibayarkan, kompensasi PKWT, kerugian akibat pelanggaran hubungan kerja.
Ketentuan pesangon sendiri diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak atas kompensasi sesuai masa kerja.
Apakah Bisa Menuntut Hingga Rp1 Miliar?
Secara hukum, pekerja memang dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam jumlah besar, termasuk hingga Rp1 miliar, apabila dapat membuktikan adanya; pelanggaran hukum ketenagakerjaan, kerugian ekonomi akibat hubungan kerja, kerugian immaterial, hak-hak pekerja yang tidak dibayarkan.
Namun besaran tuntutan tersebut nantinya akan dinilai oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan; masa kerja, besaran upah, bentuk pelanggaran perusahaan, serta bukti yang diajukan.
Dalam praktiknya, gugatan bernilai besar sering digunakan sebagai strategi hukum untuk menekan perusahaan agar melakukan penyelesaian secara damai.
Jalur Hukum yang Bisa Ditempuh
Apabila LH ingin menuntut haknya, mekanisme hukum yang harus ditempuh sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Aturan tersebut meliputi sejumlah tahapan; perundingan Bipartit dengan perusahaan, Mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
Jika terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap aturan ketenagakerjaan, maka perusahaan dapat diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada pekerja sesuai putusan pengadilan.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi lanjutan.
Perihal pola kontrak kerja yang diterapkan, pembayaran kompensasi pekerja, serta status hubungan kerja LH selama 3,5 tahun. | *
