Chanelnusantara.com – Batam | Anggota DPD RI dapil Kepri, Richard Hamonangan Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada Pemko Batam yang telah menampung aspirasi masyarakat umat kristen yang ada di Kota Batam.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Adapun salah satu aspirasi yang tertampung tersebut yakni penerimaan formasi Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK).
Disampaikan senator Kepri ini, bahwa beliau telah membaca formasi Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK).
Penerimaan guru PAK tersebut tertuang dalam surat pengumuman dengan nomor: K/487/KP.02.01/XI/2022 tentang seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di lingkungan Pemko Batam tahun 2022.
Richard Pasaribu mencatat kurang lebih 81 formasi yang disiapkan oleh Pemko Batam untuk Guru PAK baik yang Kristen maupun Katolik di samping agama lainnya dan mata pelajaran lainnya.
“Saya melihat ini hal luar biasa yang harus kita apresiasi dari Pemerintah kita yang siap mendengar aspirasi rakyat,” ungkap Richard.
Anggota DPD dapil Kepri ini juga menilai terealisasinya aspirasi tersebut juga merupakan buah kolaborasi dari lembaga lintas gereja seperti PGI, PGPI, PGPI, GMAHK, PBI, Katolik, termasuk BKAG dan Kemenag Kristen termasuk Forum Guru PAK.
“Begitu juga Anggota DPRD kita yang ada di Batam dan daerah lainnya di Kepri turut memperjuangkan hal ini, tidak kalah penting peranan serta masyarakat sipil yang senantiasa masih kritis bersuara memperjuangkan aspirasi masyarakat,” paparnya.
Selain itu, masyarakat juga harus obyektif bahwa Pemerintah responsif terhadap aspirasi umat Kristen khususnya yang ada di Kota Batam.
Sebagaimana diketahui, kekurangan Guru PAK ini sudah menjadi pergumulan selama ini. Formasi P3K untuk Guru PAK di tahun 2021 hanya 2 orang, sedangkan di tahun sebelumnya nihil.
Menanggapi hal tersebut, sebagai senator atau wakil daerah Kepri, Richard Pasaribu bertanggung jawab untuk menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat Kepri terhadap pemerintah.
“Tentunya saya wajib dan bertanggung jawab untuk menyuarakan serta mengawal aspirasi masyarakat Kepri ini kepada mitra kerja di Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tegasnya.
Richard berharap kolaborasi tersebut tetap berlanjut, semua pihak bisa bergandengan tangan satu sama lain. Keberhasilan tersebut merupakan bukti sinergi antara legislator dan kelompok masyarakat.
“Aspirasi ini sudah menahun di kalangan umat dan menjadi persoalan yang mendasar karena terkait tentang pendidikan agama sebagai basis moral dan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. |*
Sumber: Staf sekretariat RHP centre
