Chanelnusantara.com – Cirebon | Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adakan rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon, Kamis 17 November 2022 di Gedung PGRI Sumber.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sekda Kabupaten Cirebon, Dr.Hilmy Rifai, kepada awak Media, mengatakan rapat koordinasi itu untuk mengkoordinasikan semua teman – teman PKH yang biasanya bekerja di Daerah yang jarang kumpul, kini dikumpulkan untuk diberikan motivasi.
Selain itu juga membangun sinergitas antara Puskesos terutama dengan Pemerintah Daerah, Puskesos dengan Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya.
Sebagaimana diharapkan untuk mengatasi kemiskinan terutama dalam data – data ini bersinergi dengan baik, maka integrasi data sangat penting.
“Jangan sampai menurut Disdukcapil data yang miskin seperti ini, namun data dari Dinas Sosial ternyata berbeda, jadi hal ini perlu di koordinasikan dengan sebaik – baiknya,” tegasnya.
Menurut Dr.Hilmy Rifai bahwa rapat Koordinasi tersebut adalah sebagai rapat Evaluasi sebagai bentuk sinergitas data setiap Dinas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dr.Hj. Dwi Sudarni.Mars, menuturkan bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun sebanyak 2 kali rapat.
Hal itu untuk sinergitas antara PKH dan teman – teman Puskesos dalam rangka melaksanakan tugas – tugas mereka.
Hj. Dwi Sudarni, berharap kedepannya kinerja mereka sesuai dengan harapkan. Proses – proses pendataan masyarakat miskin yang datanya itu Dinamis menjadi jelas. Tadinya Kaya berubah miskin, yang tadinya belum lahir sekarang sudah lahir, yang tadinya Balita menjadi tidak Balita dan data lainnya.
“Karena data – datanya dinamis maka kita selalu lakukan rapat Koordinasi untuk memvalidasi data biar nanti penerima bantuan itu bisa tepat sasaran,” tuturnya.
Hal yang sama juga diharapkan Koordinator Puskesos Kabupaten Cirebon, Deden Purnama Alam, bahwa data-data yang ada diharapkan harus terintegritas dengan baik.
“Data dari Dinsos, Kecamatan, Pusdata Kementrian Sosial Pusat, data Desa serta Puskesos harus sama, sehingga dengan adanya satu sistem data baik data PKH, BPNT dan data penerima Bansos lainnya bisa terintegrasi,” ujar Deden.
Setelah datanya satu sistem, tegas Deden, maka apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden RI, Gubernur, maupun Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia akan sesuai dan tepat sasaran,” papar Deden.
Puskesos Cakrawati Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini juga menambahkan agar penerima tepat sasaran membutuhkan pengolahan data yang maksimal.
“Agar penerima ini benar – benar tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan maka pengolahan data yang maksimal dan berintegrasi menjadi poin penting,” pungkasnya. |Tarya.
